God Bless You All and Me

15 October 2010

20 Anggota DPRD Deiyai Resmi Dilantik

Sebanyak 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai, pada Sabtu (16/10) lalu, resmi dilantik. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Deiyai hasil Pemilu Legislatif 2009 oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire ini sesuai Keputusan Gubernur Papua Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2009 sampai dengan 2014.

Pelantikan lewat rapat paripurna istimewa dalam rangka peresmian, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Deiyai bertempat di Aula Kaboudabi Proki St. Yohanes Pemandi Waghete Deiyai ini turut dihadiri Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Paniai, Wakapolres Paniai, pejabat di lingkungan Pemda dan sejumlah elemen masyarakat Deiyai.

Pantauan media ini, acara pelantikan yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini berjalan aman dan lancar dibawa pengamanan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Paniai dan anggota Koramil Waghete. Adapun keduapuluh anggota dilantik ini, diantaranya Silas Pigai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Zet Yeimo dari Gerindra, Rufus Dou dan Yohanes Adii, S.Hut masing-masing dari Partai Barisan Nasional (Barnas).

Selanjutnya, Piter Pekei dan Nataniel Yatipai dari Partai Persatuan Daerah (PPD). Amos Edowai, SE dari Partai Kebangkitan Bangsa, Yunias Edoway dari Partai Pemuda Indonesia, Piet Badii dari Partai Demokrasi Pembaharuan, Akulian Bobi dan Demianus Pekei, keduanya dari Partai Karya Perjuangan dan Aten Edowai, S.Pak dan Wilem Giyai dari Partai Pelopor.

Kemudian, anggota atas nama Yosep Pekei, SE dan Simon Takimai dari Partai Golongan Karya (Golkar), Akulian Douw dari Partai Persatuan Pembangunan, Maksimus Takimai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Paulus Tobai dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Anton Pakage dari Partai Kebangsaan Nasional Ulama dan terakhir Agusten Anou yang juga dari Partai Kebangsaan Nasional Ulama. Keseluruhan anggota dewan yang dilantik ini berada pada Daerah Pemilihan (Dapil) Deiyai.

Usai pengambilan sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, diwakili langsung Wakil Ketua, Nelson Panjaitan, SH, Sekretaris Dewan (Sekwan) Deiyai, Drs.Willem Y. Keiya mengumumkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Deiyai sementara, kemudian dilanjutkan penyerahan palu/tongkat pimpinan DPRD Deiyai, yang diterima Ketua DPRD sementara, Aten Edowai, S.Pak.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage dalam sambutannya mengatakan masyarakat memberikan kepercayaan kepada anggota dewan untuk memangku jabatan lembaga legislative dewan selama kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu, para anggota dewan yang baru dilantik harus berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas, kewajiban, fungsinya yang akan diemban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan berlaku.

Tugas dan kewajiban ini, lanjut penjabat bupati, diantaranya pertama kerja sama menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pembahasan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Kedua ketetapan dan keputusan dewan tentang Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan bersama-sama dengan pihak eksekutif.

Ketiga, orientasi tugas mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, golongan dan kelompok tertentu, keempat, kata Blasius, mengembangkan dan mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah bersama pemerintah daerah, meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan guna memenuhi dan melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang dewan serta terakhir mendukung program unggulan pemerintah Provinsi Papua dan Pemda Deiyai meliputi sektor utama yang merupakan program Pemda seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Tambah Blasius, selama kurun waktu 5 tahun ke depan para anggota DPRD tentunya melaksanakan fungsi control dewan, sehingga diperlukan koordinasi dan konsulatasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati serta pula dengan para pejabat di lingkungan Setda Deiyai dalam menunjang dan mendukung tugas-tugas kedepan akan terjamin.

Akhirnya, diluar itu para anggota dewan terhormat ini bersama masyarakat untuk dapat mendukung pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan Kabupaten Deiyai pada umumnya.

Aten Edowai Nakodai DPRD Deiyai Sementara

Aten Edowai, S.Pak, dari Partai Pelopor Kabupaten Deiyai untuk sementara waktu menakodai atau menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deiyai. Sementara untuk jabatan Wakil Ketua sementara dipegang Agusten Anou dari Partai Kebangsaan Nasional Ulama.

Kedua anggota DPRD Deiyai, menjabat pimpinan sementara lembaga legislatif Kabupaten Deiyai berdasarkan perolehan suara terbanyak pada Dapil Deiyai (meskipun data peroleh suaranya belum diterima media ini secara lengkap)…….(jga-wan-papuaposnabire)

seLENgkapnya......

Cyntia Warwe: Poligami untuk Generasi, Mengapa Tidak?

Akhir-akhir ini, wacana poligami banyak dibicarakan orang di tanah Papua. Mereka berbicara di berbagai tempat dan melalui berbagai media. Beberapa bulan lalu, tepatnya 30 Oktober 2009 wacana poligami didiskusikan cukup serius dengan melibatkan berbagai pihak. Mereka yang dilibatkan adalah Aprila Wayar (wartawati Tabloid Jubi), Rinny Soegiyoharto (Psikolog, lulusan UI Jakarta), Heni Lani (Aktivis HAM), Ryan Andrew Adriana Saroy (Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Hukum Universitas Janabadra Jogjakarta), Puput Daryo (Mahasiswa FT. Arsitektur Unika Soegiyapranata Semarang), Seniora Papua, Marice Katem (Alumnus Santa Maria Jogjakarta), Binangko Moiwend (SKP Jayapura), Octavianus Pogau (Siswa SMA di Nabire), Green Emerald (Sekred Tabloid JUBI), Miosindi Abubar (Wartawan Tabloid JUBI), Pdt Jessy Leimena (Alumnus Fak. Teologi UKDW), John Pakage (Wartawan Reuters untuk Papua), Emmy Sahertian (Aktivis HAM dan Juga Pendeta), Imbir Charles (Aktivis Lingkungan-CII-Sorong), Farsijana (Dosen UKDW), Yermias Degei (Guru SMA Adhi Luhur Nabire dan sekretaris LPP-edPaPaS), Donald Heipon (Aktivis HAM), Budi Hernawan (SKP Jayapura n Bruder), Kalfin Carles (Aktivis HAM-Mantan Ketua PKMFP Yogyakarta, Theus Rumere (Aktivis Lingkungan Hidup), Lucky Ir (Pimpinan Redaksi Cenderawasih Pos). Diskusi itu tidak berakhir dengan sebuah kesimpulan. Melalui, webblognya, Oktopianus Pogau juga menulis tentang poligami.

Terkait isu poligami tersebut, Majalah Selangkah menemui salah satu aktivis perempuan Papua, Cyntia Warwe dari Garda-Papua di Jayapura beberapa waktu lalu. Wawancara itu terkait tulisannya yang berjudul “Filosofis Poligami untuk Generasi” yang sempat dipublikasikan melalui facebook dan mendapat respon beragam dari berbagai pihak. Berikut petikannya.

Sebenarnya, apa itu poligami?

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat. Kemudian monogami adalah seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat. Ada tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage, yaitu kombinasi poligini dan poliandri).

Bagaimana sejarahnya?

Laki-laki pada hakikatnya adalah poligami. Namun, seiring dengan perkembangan zaman mulai muncul kesadaran bahwa kalau akhirnya tidak bias menjamin keluarga dari sisi ekonomi dan kasih sayang tidak penting untuk poligami. Budaya poligami di Jawa sudah biasa. Salah satu teman saya cerita, bapak kosnya di Yogyakarta beristri tiga. Seorang teman dari Nabire menceritakan bahwa moyangnya beristri tujuh. Di Wamena, Obahorok beristri puluhan. Di Intan Jaya juga ada yang beristri puluhan. Masih banyak juga. Di luar negeri, Milton Mbhele di Weenen, Afrika Selatan menikahi empat perempuan bersamaan, yang mana Hukum di Afsel membolehkan pria seperti Mbhele untuk melakukan pernikahan poligami atau lebih dari satu istri. Aturan itu berlaku bagi mereka yang berasal dari suku tradisional Afsel, yaitu Zulu dan Swazi. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma bahkan memunyai 3 istri. Masih banyak lagi. Jadi, poligami bukan menjadi suatu masalah di Afrika Selatan.

Sejarah poligami masa lalu berbeda dengan masa kini. Dulu, selain untuk generasi juga dia (orang tua) melihat beban kerja. Ketika dia punya kekayaan banyak dan istrinya kerja seorang diri, maka dia akan mencari istri baru untuk kurangi beban kerja. Dia akan menikah. Kalau sekarang, ketika kita lihat uang banyak, kekuasaan besar merasa diri dia bias miliki saja. Apakah mau istri limakah-enamkah terserah, tapi sekarang lebih banyak bukan dalam rangka gererasi. Lebih banyak nafsu dan gengsi maka beristri Jawa, Manado, Sumatra, dan lain-lain. Jadi, bukan untuk generasi yang rambut keriting dan kulit hitam.

Kapan dan oleh siapa wacana poligami dalam konteks generasi itu mulai dimunculkan?

Dalam konteks generasi, sebenarnya makna poligami sudah dibicarakan mahasiswa Papua di Jawa untuk meningkatkan keturunan masyarakat asli Papua. Selanjutnya, pada diskusi Mambesak News di Hollandia (Jayapura: red), saya terhentak saat mendengar saudari Justicia dan Hypocrite mengatakan bahwa ’’tong harus poligami’’. Dan, pada saat itu Geel dan Eva menyetujui itu. Saya dengan Che hanya memberikan senyuman saat mendengar ungkapan ’’poligami’’, karena mahasiswa Papua di wilayah Makassar berpikir pun tidak pernah apalagi berdiskusi mengenai poligami.

Lalu, sebenarnya mengapa kebanyakan orang terus membicarakan pentingnya poligami?

Wacana poligami mulai dibicarakan karena ada sebuah keprihatinan akan eksistensi penduduk asli Papua. Tingkat populasi penduduk asli Papua tidak sebanding dengan penduduk non-Papua. Dr. Jim Elmslie, seorang peneliti dari Universitas Sidney pada akhir tahun 2007 dalam sebuah sebuah konferensi di Australia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk Papua hingga tahun 2030 lebih didominasi oleh pertumbuhan penduduk non-Papua. Ia memberikan perbandingan tentang penduduk asli Papua dan non-Papua sejak tahun 1971. Perbandingan ini dapat dilihat dalam tulisan saya di internet dengan judul “Filosofis Poligami untuk Generasi”.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2030 Dr. Jim memprediksikan penduduk asli Papua hanya 15,2% dari total 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan kata lain, perbandingan antara penduduk asli Papua dan non-Papua pada tahun 2030 akan mencapai 1 : 6,5. Data BPS Papua pada tahun 2000 menunjukan jumlah penduduk asli Papua adalah sebanyak 1.460.846 jiwa. Hanya mengalami pertambahan jiwa sebanyak 560.843 dalam kurun waktu 1970 - 2000 (30 tahun).

Jadi, data lain seperti yang ditulis Tabloid Jubi, 3 April 2008, di masa yang sama, penduduk Papua New Guinea bertambah dari 2.554.000 pada tahun 1969, menjadi 5.299.000 jiwa pada tahun 2000. Jadi ada pertambahan sebanyak 2.745.000 jiwa. Pertambahan penduduk asli Papua di Indonesia tidak sampai 50% sedangkan di PNG penduduknya bertambah lebih dari 100%.

Bagaimana cara melakukan?

Ini adalah wacana umum. Jadi, ide poligami ini dapat dibicarakan secara serius melalui diskusi. Ide ini dikembangkan dan dibicarakan untuk generasi Papua ke depan. Poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan, namun bukan sesuatu yang diharuskan. Artinya, seseorang boleh saja berpoligami dengan catatan dia dapat memenuhi syarat yang ditentukan melalui diskusi yang lebih serius. Memang secara logika, poligami terkesan tidak adil, sebab tidak memperbolehkan poliandri (wanita bersuami banyak). Namun, aturan yang muncul juga harus disesuaikan dengan logika, sebab logika manusia itu terbatas.

Pandangan saya, kita dapat melihat dari hikmah poligami ini dengan menguji keikhlasan. Dan, menurut saya layak untuk jadi catatan adalah ‘menguji kemampuan kita dalam berbagi sesuatu yang kita cintai’’. Ya tentunya, berbagi sesuatu yang dicintai, karena mencintai sesuatu bukan berarti kita harus memiliki sesuatu itu. Sebab, jika kita masih merasa harus memiliki sesuatu yang kita cintai berarti kita masih menjadi orang yang egois. Orang egois adalah orang yang hanya mencintai dirinya sendiri.

Mencintai sesuatu dapat dibuktikan dengan membiarkan orang lain merasakan manfaat dari yang kita cintai. Selain itu, membiarkan yang kita cintai dapat mencintai yang dia cintai. Pusingkah? Jika pusing berarti Anda masih berpikir.

Memikirkan konsep ini tidak menjadi rumit, apabila diri kita sendiri berpikir untuk generasi, untuk memperbanyak keturunan dan dapat dilihat dari faktor umur perempuan dan tingkat kedewasaan pemikiran perempuan untuk generasi Papua ke depan. Saya sangat mengharapkan ide ini dikembangkan secara riil dan melihat dalam konteks Papua 30 tahun ke depan. Ideologi untuk generasi Papua ke depan sangat dibutuhkan, kesadaran intelektual kita diuji dalam hal ini.

Bagaimana dengan ajaran agama yang melarang poligami?

Saya tidak ingin membedah poligami ini dalam ajaran agama, karena banyak sudah membahas orang. Beberapa bulan lalu sempat dibicarakan di kampus STT Kijne, Abepura tetapi dalam diskusi tersebut hal ini tidak dilihat dari sudut pandang agama. Mereka lebih melihat dari segi proteksi identitas orang Papua, hitam dan keriting yang beberapa tahun ke depan mungkin hanya akan akan ada di museum untuk di kunjungi. Jadi, poligami itukan kebudayaan orang Papua dan perlu diwacanakan untuk proteksi.

Dalam diskusi itu dibicarakan bahwa dasar kebutuhan manusia adalah kebahagiaan yang artinya menyangkut landasan ekonomi. Adat dan orang tua dulu sudah mengajarkan hal-hal yang positif, yaitu tentang poligami. Mereka mampu menunjukkan kewibawaan dalam mengambil kebijakan dalam lingkungan sosial dan mereka mampu menyakinkan komunitas adat (Mambri, Tonawi, Ondoafi/Ondofolo ’BigMan’ dan menunjukkan kematangan dalam mengambil sikap untuk melakukan poligami. Sebenarnya, sejarah nabi-nabi juga membuktikan bahwa poligami itu hal yang wajar dan diakui. Jadi, yang penting tanggung jawab untuk membagikan kebahagian secara bijak.

Tapi, kaitan konflik agama saat ini dengan poligami Abraham adalah tidak benar. Konflik agama itu bukan karena poligami tetapi itu lebih karena ideologi.

Bagaimana konsep Anda tentang pemenuhan kebutuhan dalam keluarga?

Dalam konteks kebutuhan dalam berpoligami juga harus memenuhi hirarki kebutuhan menurut konsep Abraham Maslow (pelopor aliran psikologi humanistic). Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Ini yang harus dijalankan oleh suami-istri yang ingin menjalankan konsep poligami unutuk generasi. Kalau tidak diperhatikan, kebutuhan gizi anak dari menyusui dini hingga besar dan kecerdasan otak tidak berkembang sebagaimana baiknya.

Ini juga harus dilihat dalam konteks masyarakat Papua kelas bawah yang standar kemiskinan masih mendominasi. Apa salahnya jika suatu keluarga ingin poligami namun taraf kehidupannya masih rendah dan keluarga tersebut meminta jaminan ke pemerintah. Itupun kalau sudah ada aturan oleh pemerintah/seperti yang terjadi di Jepang.

Apa yang terjadi di Jepang?

Yang terjadi di Jepang menarik. Menteri Kesehatan Jepang Hakuo Yanagisawa, yang melihat angka kelahiran yang rendah di Jepang mengatakan, sebuah keluarga memiliki anak lebih dari lima anak, maka akan diberikan jaminan oleh negara untuk kelangsungan pertumbuhan seorang anak tersebut. Dan, Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji akan mengeluarkan Undang-Undang untuk mendorong perusahaan bersifat lebih fleksibel dalam menghadapi kebutuhan keluarga karyawan mereka. Angka kesuburan Jepang jatuh di bawah 1.26 bayi per ibu dalam tahun 2005. Informasi ini dapat dibacara di voanews.com, 29/01/2007.

Memang Yanagisawa dikecam karena menggambarkan wanita sebagai mesin pencetak anak. Tetapi, di depan parlemen dia sudah meminta maaf karena ‘’melukai perasaan perempuan’’. Hal ini dilakukan karena melihat angka kelahiran paling rendah di Jepang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi dan kemampuan mendanai penggelembungan biaya pension.

Bagaimana dengan nikah dini?

Menikah dini tentunya kita melihat dari faktor umur perempuan juga menjadi pertimbangan, dalam menerapkan konsep poligami ini, tanggapan sdri, selly mambor dalam komunitas papua (Mari memulai dari diri kita. Kita harus jaga organ reproduksi kita bila kita mau menyelamatkan orang Papua dari genosida melalui rencana "bikin anak banyak". Jadi mari setia dengan satu perempuan. Saya sepakat bila solusinya nikah dini dan bikin anak banyak. Satu orang Papua dengan satu istri bisa melahirkan 15 anak berkualitas dalam umur 40 tahun, ditambah lagi bila anak-anaknya dinikahkan dini, maka sudah pasti punya cucu yang banyak.

Setelah pasangan suami istri sudah tidak produktif atau meninggal, dia bangga bisa mempersembahkan 20 atau 30 anak dan cucu selama ia hidup. Kalau kita semua mulai sadar dengan cara ini, 10 tahun kedepan kita sudah bisa mengatasi bahaya genosida), menikah dini juga kita harus memikirkan kematangan dari pola pikir perempuan, kalau pun menikah dini dengan konsep untuk generasi tentunya tidak akan menjadi masalah. Namun, terkadang dalam menikah dini pasti masih banyak terjadi ke egoisan dalam diri perempuan (konteks saya).

Ngomong-ngomong, bagaimana kalau suami Anda nanti ingin poligami?

Untuk generasi, saya berpikir tidak ingin egois dan memakai perasaan. Bila suatu saat saya mendapat lelaki Papua yang ingin menerapkan konsep poligami dan siap memberikan kebutuhan secara manusiawi, kalaupun dalam pemenuhan kebutuhan tidak bisa terpenuhi tentunya saya juga diberikan kebebasan bekerja/berkarir (untuk menghasilkan kebutuhan) dalam keluarga. Tentunya lelaki Papua yang akan menjadi pilihan saya nantinya tidak egois dalam hal membagi jatah ekonomi/kebutuhan dalam rumah tangga.

Bagaimana tanggapan Anda untuk kaum feminis dan aktivis perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender?

Untuk kaum feminis atau pun aktivis perempuan, tampaknya lebih mementingkan perasaan (atau lebih tepat egonya), dari pada logika dan kecerdasannya. Lihat saja sikap mereka terhadap kesetaraan gender. Sebenarnya apa yang ingin diangkat dalam isu ini (poligami), yaitu (1) apakah keinginan untuk mengangkat martabat wanita? (2) apakah hanya ingin menunjukkan bahwa wanita itu bisa sama seperti laki-laki?

Apa yang mau katakana di akhir wawancara ini?

Saya mau mengucapkan terima kasih untuk tulisan Okto Pogau yang menceritakan konsep poligami adalah sebuah jawaban dalam konteks proteksi orang asli Papua. Pada intinya, kalau untuk generasi dan ideologi apa yang tidak mungkin. Ide ini dikembangkan ke depan. Jangan hanya menjadi konsumsi publik dan menjadi perdebatan semata dan sebatas menjadi mengawang atau pun mimpi. Saya senang dengan tulisan “cewe mogee” (perempuan Papua Barat), yaitu ’’zaman boleh berubah, budaya jangan dirubah’’.

’’Kesadaran akan hal ini sangat penting di tengah kaum perempuan. kehadiran anak dalam sebuah keluarga ditentukan oleh perempuan, apakah banyak atau sedikit mau lahir berapa tergantung perempuan. Sementara kita lihat bahwa jumlah orang Papua sekarang sedikit dibandingkan dengan negara tetanggga kita PNG. Kalau kita tidak berpikir ini, kita tunggu saja saatnya nanti, orang Papua hanya akan ditemukan di museum.

Saya menyambung lagi ungkapan Cewe Mogee, yaitu perempuan Papua harus menjaga diri. Perempuan harus sehat maka perempuan akan melahirkan anak-anak Papua yang pintar yang suatu saat akan memegang dunia…tidak percaya…terserah…. Sehat berarti tidak sakit atau tidak ada ganguan fungsi tubuh maupun gangguan mental dan kejiwaan. Untuk menjaga agar semuanya stabil maka seorang perempuan harus menyadari dan berubah dari sekarang.....belum terlambat…to?

Apakah ada saran khusus untuk perempuan Papua?

Perempuan Papua harus mengerti sejarah perkembangan setiap suku, sehingga bisa dikaitkan dengan teori–teori kontemporer. Pendidikan dan kesehatan menjadi acuan untuk perempuan Papua lebih produktif. Untuk poligami harus selesai dalam konteks berpikir bukan sebagai teori–teori yang menjadi perdebatan kosong di antara perempuan Papua. Sehingga penerapan harus di mulai dari ‘’SIAP dan SADAR’’, bahwa ini bukan ‘NAFSU dan PENINDASAN’’, terhadap perempuan Papua sendiri. Tentunya ini sebuah opini yang coba dibangun untuk membantu perempuan Papua berpikir dari segi kecerdasan intelektual untuk sesuatu yang obyektif untuk Papua. Tidak ada sesuatu yang sulit jika kita ingin jalani ini, tidak ada sesuatu yang sulit juga”jika’’ kita tidak ingin menjalaninya. Toh, untuk Generasi, kondisi subyektif perempuan harus kuat, tentunya itu kembali ke pribadi diri sendirilah yang harus bertanya ‘’sa siap ka tidak ee, untuk poligami’’…….(jga-Yermias Degei-Sumber: Majalah SELANGKAH Edisi Januari-Maret 2010)

seLENgkapnya......

Pemkab Deiyai cairkan 250 Juta untuk kegiatan Festival dan Dana pembinaan Kebudayaan

Ketua Panitia Festifal Kabupaten Deiyai, Yunus Pekei melalui Sekretarisnya, Bruno M. Adii, kepada media ini, Jumat (8/10) beberapa aktu lalu mengatakan bahwa melalui proses yang panjang, pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai telah menfasilitasi kami berupaya dana lebih kurang 180 juta untuk digunakan dalam kegiatan Festifal yang berlangsung di Biak Numfor 13-17 Oktober 2010 mendatang.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa Tim yang akan berangkat mewakili Kabupaten Deiyai dengan jumlah personil 40 orang, dan akan berangkat hari ini juga ke Nabire, dan selanjutnya ke Biak dengan Kapal Laut atau Pesawat (jika kalau ada kapal atau tidak ada halangan). Jumlah materi yang akan dibawah ada 7 materi yakni, Tari Pergaulan, Yosim Pancar, Balada Cenderawasih, sosok drama, pop singgers, lukis dan lomba stan pameran.

“Jadi kategori materi telah kami siapkan untuk mewakili kabupaten Deiyai dalam rangkah mengikuti festifal di Kabupaten Biak Numfor tahun 2010”ujarnya.

Dikatakannya, sebagai kesan yang dialami mereka sebagai kontingen ini yakni penyiapkan persiapan dari segi administrasi kita mengalami hambatan, tetapi sampai pada sekarang ini pemda sudah dapat menfasilitasi, walaupun dalam kondisi yang kurang baik di kabupaten ini, namun dalam kesempitan itu pemda sudah bisa dapat melihat pembinaan di dewan kesenian, sehingga melalui dinas teknis akan diberangkatkan dan akan dilepas langsung oleh kepala dinas dikbudpora di Waghete.

“Kami kabupaten deiyai ini merupakan kabupaten baru apapun yang kami akan tampil merupakan pengalaman, karena itu kami sangat perlu dukungan doa dari seluruh masyarakat kabupaten deiyai, karena kami mewakili bukan atas pribadi tetapi kami berangkat atas nama daerah, pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa dana sebanyak 70 Juta disisihkan untuk dana Pembinaan Kebudayaan Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai.

Kadin Lepaskan Peserta Kontingen Deiyai

Bertempat di Gedung SMP Negeri I Tigi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd dan didampingi Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbudpora Deiyai, Pabianus Pekei mewakili Pemkab Deiyai menyerahkan dana kegiatan Festifal kepada Panitia sebesar Rp. 180 juta secara langsung di terima oleh Ketua Panitia Festifal, Yunus Pekei dan disaksikan oleh Sekretaris, Bruno Mote, Bendara, Andi Mote dan Aparat Keamanan, dan sekitar 70 juta disisihkan dana untuk pembinaan kebudayaan di dinas Dikbudpora Deiyai.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd berpesan bahwa dengan sedikit dana yang di berikan oleh Pemkab Deiyai melalui DPA Dinas Dikbudpora dapat digunakan dengan baik oleh Panitia dan Peserta selama kegiatan di Biak Numfor. Dan diharapkan setelah sekembalinya dari sana harus ada pertanggung jawaban.

“Hati-hati dijalan, dan manfaatkanlah sedikit dana itu dengan baik dan harap digunakan sesuai kebutuhan, dilarang keras memanfaatkan uang untuk konsumsi miras atau lain-lainnya,”tandasnya berharap.….(jga)

seLENgkapnya......

Alex Rumaseb : Kinerja Kabupaten Deiyai Perlu Ditingkatkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Drs. Alex Rumaseb, MM mengatakan melalui forum Musrenbang ini kita berharap kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pemerintah kabupaten Deiyai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Deiyai dan pada umumnya di Provinsi Papua.

“Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Psal 20 ayat (2) menugaskan Kepala Bappeda untuk menyiapkan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJM Daerah. Berdasarkan rancangan awal RKPD tersebut, SKPD menyusun rancangan rencana kerja (renja-SKPD), yang selanjutnya berdasarkan rancangan renja-SKPD menjadi bahan dalam pemutakhiran rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan RKPD ini selanjutnya akan menjadi bahan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA).”jelasnya.

Dikatannya lebih lanjut, jika ditinjau dari tahun rencana, penyusunan RKPD Provinsi Papua tahun 2011 amatlah strategis karena merupakan perencanaan tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksana Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2006-2011. Dimana dalam RPJMD telah ditetapkan empat agenda Pembangunan yaitu : Pertama, agenda menata Kembali pemerintah Daerah; Kedua, agenda Membangun Tanah Papua yang Damai dan Sejahtera; Ketiga, agenda Membangun Tanah Papua yang Aman dan Damai; dan Keempat, agenda Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur).

Pasalnya, keempat agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan pilar pokok untuk mencapai visi pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKPD. Dalam pertimbangan itu maka, yang diarahkan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua.

Dengan mempertimbangkan perkembangan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang dihadapi pada masing-masing agenda pembangunan, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2011 dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan.

Penentuan prioritas pembangunan Provinsi papua tahun 2011 disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut : Pertama, memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang berada di kampung-kampung; Kedua, mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; dan Ketiga, realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Kinerja Pembangunan

Kinerja pembangunan dalam tiga tahun periode pelaksanaan Pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu dan Wakil Gubernur Alex Hesegem, telah banyak perkembangan kemajuan pembangunan dalam empat agenda pembangunan.

Secara garis besar, pelaksanaan agenda menata kembali pemerintahan daerah serta agenda mewujudkan aman dan damai sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, ditunjukkan terciptanya sistim kelembagaan pemerintahaan yang efisien, efektif dan akunyabel serta perkembangan pembangunan hukum dan penghormatan HAM yang lebih baik. Namun tentunya masih diperlukan pemantapan sistem pemerintahan daerah dan hukum yang lebih optimal.

Selanjutnya, dalam agenda damai dan sejahtera serta meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar juga sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang ditunjukkan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ekonomi daerah, namun untuk agenda ini masih terdapat kendala dalam upaya pencapaiannya secara optimal, sebabkan oleh kondidi perekonomian yang kurang kondusif serta keterbatasan pendanaan daerah.

Pagu Indikatif

Kelima prioritas pembangunan daerah dalam rancangan RKPD Provinsi Papua tahun 2011 tersebut selanjutnya akan dilaksanakan oleh berbagai program SKPD Provinsi Papua dan Kabupaten/kota serta di dukung oleh program dari kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat dalam bentuk dana Dekonsentrasi, DAK dan tugas pembantuan. Untuk itu telah disusun pagu indikatif untuk masing-masing Urusan atau SKPD dari sumber dana APBD Provinsi Papua. Pagu indikatif ini masih ada kemungkinan untuk berubah berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Pagu indikatif ini disusun dengan memperhitungkan perkiraan ketersediaan pendanaan APBD pada tahun 2011, yang saat ini masih dalam proses perhitungan bersama oleh Badan Keuangan, Aset Daerah dan Bappeda Provinsi Papua…..(jga)

seLENgkapnya......

Alex Rumaseb : Isu Strategis dan Masalah untuk Papua

“Dari evaluasi terhadap kinerja pembangunan dalam berbagai bidang pembangunan, telah diintrodusir berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Adapun isu strategis dan masalah mendesak untuk tahun 2011 adalah : Pertama, masih tingginya jumlah penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan; Kedua, rendahnya Aksesesibilitas dan kualitas Pelayanan Pendidikan; Ketiga, rendahnya Aksesesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; Keempat, rendahnya Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga; Kelima, rendahnya Kualitas pelayanan Publik; Keenam, belum optimalnya penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta Sistem pengawasan dan Akuntabilitas; Ketuju, lemahnya ketahanan pangan; Kedelapan, semakin meningkatnya kerusakan lingkungan; Kesembilan, Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus; Kesepuluh, rendahnya tingkat kemajuan Ekonomi Daerah; Kesebelas, terbatasnya Sarana Prasarana Infrastruktur; dan Keduabelas, belum optimalnya penegakan supremasi Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban,”demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Drs. Alex Rumaseb, MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh salah satu stafnya saat menghadiri kegiatan Musrenbangda Kabupaten Deiyai beberapa waktu lalu di Waghete.

Dengan memperhatikan isi dan masalah tersebut, kata Rumaseb “Mengacu pada arah pembangunan RPJMD Provinsi Papua (2006-2011) maka sementara telah dirumuskan rancangan Tema RKPD Provinsi Papua tahun 2011 yaitu Percepatan “PEMANTAPAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAMPUNG DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam enam prioritas pembangunan, yaitu : Pertama, peningkatan pembangunan kampung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; Kedua, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Ketiga, pengembangan perekonomian rakyat yang didukung oleh revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan serta daya tarik investasi dan pengembangan pariwisata; Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi; Kelima, penguatan otonomi khusus, pembenahan sistem pemerintahan daerah, dan peningkatan upaya anti korupsi; dan Keenam, peningkatan ketentraman, supremasi hukum dan penegakan HAM.”

Untuk lebih mengarahkan kegiatan pembangunan, masing-masing prioritas pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam Arah Kebijakan pembangunan ada enam prioritas yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya:

Prioritas pertama, yaitu peningkatan pembangunan kampung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan yaitu peningkatan keberdayaan masyarakat kampung; kesejahteraan sosial dan masyarakat terisolir; peningkatan ekonomi lokal; peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan pelayanan infrastruktur kampung.

Prioritas kedua, yaitu Meningkatkan pembinaan SDM dengan memberikan perhatihan luas pada upaya Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan arah kebijakan yaitu melaksanakan pendidikan anak usia dini; mempercepat penuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; peningkatan mutu dan layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan, melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pembebasan biaya sekolah bagi siswa asli Papua; peningkatan kesempatan belajar ke perguruan tinggi yang bermutu melalui kerjasama dan pemberian beasiswa; meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan disemua jenjang pendidikan; meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; melaksanakan penuntasan buta aksara; penyediaan sarana prasarana perpustakaan; mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan; meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga; peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara merata sampai ke kampung-kampung terpencil, melalui revitalisasi fungsi Posyandu, pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin asli Papua disemua jenjang pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; mendukung tersedianya makanan dan gizi yang mengjangkau masyarakat kampung, melalui penanganan gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita; peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak; meningkatkan upaya pencegahan penyakiut menular; Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, pemenuhan tenaga dokter specialis di RS yang ada; peningkatan pemanfaatan obat melalui penyediaan obat generik esensial (buffer stock).

Prioritas ketiga, yaitu Pengembangan Perekonomian Rakyat dengan komoditas-komoditas berorientasi pasar yang didukung oleh Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dan Daya Tarik Investasi, dengan arah kebijakkan Peningkatan Daya Tarik Investasi, Perdagangan, Pariwisata serta Peningkatan Kesempatan Kerja; Pemberdayaan koperasi, usaha Mikro Kecil dan Menengah; Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Prioritas keempat, yaitu Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi, dengan arah kebijakkan pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan; Mengembangkan prasarana dan fasilitas perhubungan laut; Peningkatan pelayanan angkatan laut melalui Meningkatkan fasilitas Perhubungan Udara; Pembangunan prasarana air bersih; pengadaan solar cell dan mikro hydran (PLTA mini) untuk kebutuhan masyarakat di kampung-kampung; Pembangunan PLTA skala besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industri dan energi murah.

Priooritas kelima, yaitu Penguatan Otonomi Khusus, pembenahan sistem pemerintah daerah, dan peningkatan upaya anti korupsi, dengan arah kebijakkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas; peningkatan profesionalme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; peningkatan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; peningkatan kualitas pelayanan melalui mengembangkan standar kinerja pelayanan publik; peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa.

Prioritas keenam, yaitu Peningkatan ketentraman, supremasi hukum dan Penegakan HAM, dengan aray kebijakkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas; peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal; peningkatan perlindungan hak-hak khusus penduduk asli Papua…….(jga)

seLENgkapnya......

Pertimbangan Provinsi Papua untuk Kabupaten Deiyai

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Drs. Alex Rumaseb, MM melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh stafnya belum lama ini di Deiyai mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan Provinsi Papua dalam penyusunan prioritas pembangunan di Kabupaten Deiyai untuk tahun 2011 yakni melihat kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008, Kabupaten Deiyai berada pada daerah dengan kategori IPM yang rendah di Provinsi Papua.

Pasalnya, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Deiyai harus tetap menjadi perhatihan utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.

“Peningkatan IPM ini dapat dilakukan dengan cara lebih meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan semakin mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat kampung dengan memberi perhatihan serius pada kesehatan ibu dan anak serta masalah endemi Malaria dan HIV/AIDS. Dengan demikian partisipasi pendidikan harus tetap ditingkatkan dengan menghilangkan hambatan anak didik untuk mendapat pendidikan baik hambatan yang muncul karena jarak maupun biaya.”ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut bahwa kinerja Kabupaten Deiyai dalam mengatasi kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan yang sejalan dengan kebijakkan provinsi dan nasional, pelaksanaan berbagai program pembangunan perlu diarahkan ke distrik-distrik dan kampung-kampung, serta dilakukan dengan pola Respek. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan ketersediaan dan perbaikan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan berbagai sarana pelayanan dasar, serta sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

“Berbagai persoalan spesifik yang dihadapi masyarakat Papua khususnya masyarakat Kabupaten Deiyai, hendaknya dapat ditangani secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal inilah yang menjadi esensi dalam melaksanakan pembangunan dan diupayakan dapat sejalan dengan fokus pelaksanaan agenda RPJMD Provinsi Papua tahun 2006-2011 dan RKPD tahun 2011.

Dengan demikian, dalam rencana tahun 2011 kami berharap dapat memperhatikan pencapaian sasaran dari keempat agenda pembangunan di Provinsi Papua, terutama bagi program yang relevansinya pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu : pengurangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mengatasi isu terkini Provinsi Papua diatas, dan kebijakkan yang memihak (affirmative policy) pada putra-putri asli Papua,”jelasnya.

Selanjutnya, kita juga perlu mengantisipasi perubahan iklim global yang merupakan ancaman nyata bagi kehidupan manusia pada saat ini dan di masa yang akan datang. Adanya perubahan iklim akan berdampak pada perubahaan siklus musim panas dan hujan, terjadinya banjin dan badai, serta bermunculannya wabah penyakit endemik. Bencana tersebut dapat mengancam pencapaian target pembangunan daerah dan tujuan pembangunan milenium. Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasi sejak dini dan dampat perubahan iklim tersebut.

Masih dikatakanya, pemerintah kabupaten di harapkan lebih mengenal dan memahami dampat perubahan iklim yang terjadi di daerah, dan menjadikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai isu stratagis dan prioritas pembangunan daerah pula. Mengenai penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Deiyai diharapkan meningkatkan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang daerah guna mewujudkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang serta pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.

“Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan dan tantangan pembangunan daerah kita, arah kebijakkan, rancangan prioritas untuk tahun 2011 di tingkat Provinsi serta beberapa pendangan kami khususnya mengenai pembangunan di Kabupaten Deiyai melalui perspektif Provinsi. Kiranya hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam penyusunan RKP Daerah Kabupaten Deiyai 2011 mendatang. Saya harapkan juga musrenbang Kabupaten ini dapat menghasilkan keluaran berupa kesepakatan usulan-usulan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi (c.q. Bappeda) paling lambat minggu pertama bulan April 2010, untuk menjadi bahan Musrenbang Provinsi Papua.

Guna lebih meningkatkan daya guna atas keluaran dari Musrenbang Provinsi Papua 2010, pada kesempatan ini saya minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk dapat menetapkan isu-isu strategis sesuai prioritas Kabupaten serta lebih menajamkan usulan-usulan dari SKPD untuk dibahas dalam Musrenbangdaprov 2010. Penajaman tersebut mengacu pada kelima prioritas pembangunan Provinsi dalam rancangan RKPD 2011, dengan memberikan bobot prioritas sesuai tingkat kebutuhan di Kabupaten Deiyai. Selanjutnya dalam acara musrenbang ini pada pembahasan-pembahasan setiap bidang pembangunan akan didampingi oleh Tim Asistensi Bappeda Provinsi Papua.”tandasnya…..(jga)

seLENgkapnya......

My Number NPWP

NPWP : 58.996.735.5-953.000 Terdaftar : 12 Desember 2008

My Daily

Lahir di Karang Mulia Nabire, 17 Januari 1984. Alumni dari Perguruan Tinggi STIE PORT NUMBAY JAYAPURA WEST PAPUA pada Jurusan Managemen Program Study Management Keuangan Tahun 2004. Pernah bekerja sebagai Journalis di Media lokal di kota Minyak Sorong dan lewat pekerjaan itu saya di tugaskan sebagai KABIRO Journalis perwakilan di Kab. TelBin. Hingga kini saya masih menulis tulisan dan dimuat di web bloger www.jemmyadii.blogspot.com, www.wikimu.com. Selain itu juga, pernah bekerja sebagai Aktivis di LSM Bin Madag Hom anak cabang Yalhimo Manokwari selama lebih kurang 2,5 tahun. Juga pernah bekerja sebagai sebagai GovRell & CommRell pada PT. MineServe International Timika, loker di Bilogai, Sugapa, Kab. Paniai (kini menjadi Kabupaten Intan Jaya). Sekarang bekerja sebagai Staf PNS pada Bappeda & di Mutasi ke Dinas Keuangan Kab. Deiyai Tahun 2014 ini. Status saya sudah berkeluarga, dalam keluarga saya sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Asal kampung saya di Puteyato, Komopa dan Amago Kabupaten Deiyai & Paniai........Kuasa Ugatame sangat Dasyat. Mujizat Ugatame itu Nyata. Dapat Ugatame Dapat Semuanya. Bagi Ugatame tidak ada yang Mustahil. Ugatame ini enaimo.(Matius 6:33;7:7; I Tesalonika 5:16, 17 & 18; Filipi 4:6; Wahyu 1:17b & 18; 2:10;dll)_PKAZ-adiibo
Template by : kendhin x-template.blogspot.com